BPJS : BPJS Mengeluarkan Aturan Baru

BPJS : BPJS Mengeluarkan Aturan Baru

restorepima.com – Tubuh Penyelenggara Agunan Sosial (BPJS) keluarkan tiga ketentuan baru berkaitan agunan service kesehatan, pada Juli 2018. Walau kebijakan itu ditentang oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Perhimpunan Rumah Sakit Semua Indonesia (PERSI), walau demikian BPJS tidak perduli. Misinya cuma satu : selamatkan defisit keuangan BPJS.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilainya langkah BPJS itu cuma untuk selamatkan dianya, tanpa ada memedulikan nasib peserta BPJS yang sudah membayar premi. Terlebih, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menuruti pandangan dari IDI serta PERSI jika ketentuan yang di keluarkan BPJS mesti dipending terlebih dulu.

Ke-3 ketentuan yang dipermasalahkan itu, diantaranya : Ketentuan Agunan Service Kesehatan BPJS Kesehatan Nomer 02 tahun 2018 mengenai Penjaminan Service Katarak Dalam Service Kesehatan, Ketentuan Nomer 03 mengenai Penjaminan Service Persalinan dengan Bayi Bar Lahir Sehat, serta Ketentuan Nomer 05 mengenai Penjaminan Service Rehabilitasi Medik. Ketiganya memengaruhi pelayananan standard kesehatan pada pasien.

"Ini bentuk kegagalan. BPJS kerjaannya cuma kurangi service, ini akan kontraproduktif serta ini bertambah jelek. Point paling utama merupakan defisit itu yang diatasi, saat ini langkah menangani defisit tak perlu kurangi faedah, tetapi yang memang perlu bagaimana tingkatkan penghasilan, ” kata Timboel.

Kemenkes lewat Direktur Jenderal Service Kesehatan Bambang Wibowo sudah keluarkan surat pada Rabu (18/7/2018). Isi surat itu melarang supaya ke-3 ketentuan yang di keluarkan BPJS itu tidak diberlakukan terlebih dulu s/d kajian dengan Kementerian Kesehatan. Semestinya, sampai saat ini ketentuan ini tidak berlaku.

IDI juga sudah kirim surat pada 17 Juli 2018 serta PERSI pada 12 Juli 2018. Kedua-duanya menampik ada ketentuan itu karena dipandang dapat mencampuri pekerjaan profesi dokter. Tetapi surat itu dibalas oleh BPJS cuma berselang sehari, yaitu tanggal 18 Juli 2018, bertepatan dengan surat Kemenkes.

Dalam suratnya, BPJS mengakui tidak mencampuri profesi dokter benar-benar. Walau demikian, BPJS tidak ingin tunda serta masih ngotot dengan aplikasi ke-3 ketentuan itu. Jika IDI serta PERSI terasa tidak senang, BPJS tidak dipengaruhi. Dalam surat itu, BPJS menilainya jika ketentuan itu merupakan ketentuan internal yang diberlakukan untuk tips kerja buat petugas BPJS di lapangan.

Ketentuan ini, menurut Timboel, sangat beresiko. Karenanya ada ketentuan ini, dokter tidak dapat menjaga pasien dengan efektif. Dalam penuturannya, BPJS mengakui tetap akan membayar cost perawatan pasien sesuai kemampuannya. Berikut yang beresiko menurut Timboel, karena BPJS tidak menjelaskan sejauh mana cost kesehatan itu dibayarkan.

"Sekarang regulasi BPJS ingin membuat si dokter-dokter itu kewenangan medis dibatasi untuk mengatasi si anak baru lahir. Itu yang diprotes oleh dokter. Jika dokter katakan ini anak sakit kuning lantas perlu obat, tetapi tidak tentu ditanggung pembayarannya, apa itu? Karena dibatasi kewenangan dokter oleh BPJS dalam rencana untuk mengatur cost, ” kata Timboel memberikan.

Anggota Dewan Agunan Sosial Nasional (DJSN), Zainal Abidin menyatakan, pihaknya akan membuat rapat dengan Kemenkes, BPJS, IDI, serta PERSI untuk merampungkan permasalahan ini. Ia mengaku, dana Agunan Kesehatan Sosial memang dikit. Tetapi, tanggung jawab paling utama harusnya memberikan service kesehatan pada pasien.

"Itu tidak dapat dijauhi, ya itu mesti dikerjakan, ” kata Zainal pada Tirto.

Pada sebuah masalah service kesehatan, BPJS memang condong mencari cost yang sangat murah. Zainal terasa itu lumrah karena BPJS berwenang pada pembayaran. Tetapi jika BPJS mesti mengorbankan service standard pasti tidak dapat dibetulkan.